INFO RIAU — Menyusul penangkapan M Arief Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera membuka proses asesmen jabatan Kepala Dinas PUPR-PKPP serta Kepala Inspektorat Riau pada awal tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Hariyanto usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11/2025). Ia menegaskan, pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
“Kami akan membuka asesmen untuk dua jabatan penting itu pada awal 2026. Prosesnya akan melibatkan panitia seleksi independen dan dilakukan sesuai ketentuan ASN agar menghasilkan pejabat yang kredibel dan berintegritas,” tegas Hariyanto.
Ia menjelaskan bahwa posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) serta Kepala Inspektorat Riau merupakan jabatan kunci yang berperan besar dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Baca Juga : KPK Perluas Penggeledahan, Rumah Dua Pejabat Riau Disisir Usai Gubernur Abdul Wahid Ditahan
“Dua posisi ini sangat strategis. Inspektorat bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar bersih dan transparan, sementara Dinas PUPR memegang peran vital dalam pembangunan fisik. Karena itu, kita harus pastikan keduanya diisi oleh figur yang berintegritas,” ujarnya.
Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah tersebut. Ia berharap, peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan etika birokrasi di Riau.
“Kita jadikan ini momentum untuk memperbaiki sistem dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah provinsi,” tambahnya.
Selain pembukaan asesmen jabatan, Pemprov Riau juga berencana melakukan rotasi dan evaluasi kinerja sejumlah pejabat eselon II dan III pada awal tahun mendatang . Sebagai bagian dari langkah pembenahan birokrasi dan percepatan pembangunan daerah.
