INFO RIAU — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia memperkuat kapasitas literasi digital aparatur pemerintah di Provinsi Riau melalui kegiatan sosialisasi bertema “Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)”. Program tersebut digelar sebagai langkah memperkuat ketahanan informasi di tengah tingginya arus pemberitaan dan dinamika media digital.
Tingkatkan Pemahaman Aparatur soal Media Sehat
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur aparatur pemerintah daerah, perwakilan lembaga, dan insan humas pemerintahan. Sehingga Fokus utama sosialisasi adalah memperkuat kompetensi dalam memilah informasi, memahami etika komunikasi publik, serta mencegah penyebaran hoaks atau informasi bias yang dapat memengaruhi stabilitas sosial.
Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital sudah menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan aparatur pemerintah.
Baca Juga : Kemenko Polkam: Presiden ingin RI jadi “killing ground” bandar narkoba
“Aparatur harus memiliki kemampuan memahami karakter media digital dan prinsip jurnalisme sehat. Ini penting agar informasi yang disampaikan pemerintah ke publik tetap akurat, objektif, dan tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.
Program BEJO’S Dorong Media Pemerintah Lebih Kredibel
Konsep BEJO’S yang Kemenko Polkam usung menekankan pentingnya kualitas media pemerintah: bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, serta mendukung ekosistem industri media yang sehat.
Menurut Kemenko Polkam, keberadaan media pemerintah—baik situs resmi, kanal sosial media, maupun publikasi kelembagaan. Memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
“Pemerintah daerah harus mampu menampilkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. BEJO’S menjadi pedoman agar setiap rilis, konten digital, hingga komunikasi publik tetap sesuai etika,” jelas narasumber Kemenko Polkam lainnya.
Perkuat Ketahanan Informasi Daerah
Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah prioritas karena tingginya aktivitas digital masyarakat. Serta besarnya tantangan penyebaran informasi yang tidak valid. Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam berharap aparatur dapat menjadi garda depan dalam menangkal isu negatif. Misinformasi dan potensi konflik sosial berbasis media.
Dengan penguatan literasi digital ini, aparatur di Riau mampu menghasilkan komunikasi publik yang lebih profesional, mencerdaskan. Serta sejalan dengan prinsip tata kelola informasi pemerintah yang modern.
